Karawang – Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian SH., MH., kembali angkat bicara terkait polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang kini melebar hingga mencuatnya dugaan ijon pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang.
Asep Agustian atau yang akrab disapa Askun menilai, polemik tersebut seharusnya tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas apabila pimpinan DPRD Karawang memiliki komunikasi yang baik dan terbuka dengan masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (GMPI) pada Rabu (22/4/2026), seharusnya dapat dihindari jika DPRD Karawang sejak awal merespons aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Seharusnya persoalan ini tidak sampai menjadi polemik panjang. GMPI sebelumnya hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui RDP, namun surat permohonan mereka tidak ditanggapi. Akhirnya, aspirasi itu disampaikan melalui aksi demonstrasi," ujar Askun, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang saat ini terbilang buruk dan kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Saya nilai gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk. Apa susahnya komunikasi dengan rakyat? Padahal menyerap aspirasi masyarakat itu bagian dari tugas utama mereka," tegasnya.
DPRD Dinilai "Kacang Lupa Kulitnya"
Lebih lanjut, Askun menyebut sebagian wakil rakyat di Karawang terkesan seperti "kacang lupa kulitnya". Menurutnya, saat masa Pemilihan Legislatif (Pileg), para calon anggota dewan aktif mencari dukungan masyarakat, namun setelah terpilih justru terkesan kurang responsif terhadap keluhan publik.
"Ketika Pileg mereka sibuk mencari simpati dan dukungan masyarakat. Tapi setelah duduk menjadi wakil rakyat, justru terkesan acuh tak acuh. Ini menjadi catatan penting bagi masyarakat," sindirnya.
Ia menegaskan, sebenarnya tidak semua anggota DPRD harus menyikapi polemik tersebut. Namun, pimpinan DPRD Karawang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, pimpinan komisi, hingga ketua fraksi seharusnya mampu mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Saya tidak ingin menyikapi dari ranah hukum, karena itu sudah menjadi urusan aparat penegak hukum. Saya lebih menyoroti gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang yang dinilai buruk," katanya.
Askun juga mengingatkan bahwa posisi anggota dewan merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan komunikasi yang baik dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Jangan lupa, kalian bisa duduk nyaman di ruangan ber-AC karena dipilih rakyat. Jika aspirasi rakyat saja sulit didengar, maka ini akan menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk Pileg berikutnya," tambahnya.
Bermula dari Polemik KIR hingga Parkir RSUD
Askun menjelaskan, polemik yang berkembang saat ini bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang sebagai syarat uji KIR. Kebijakan tersebut sempat menuai kritik karena dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Selanjutnya, polemik kembali mencuat ketika muncul usulan menggratiskan parkir RSUD Karawang yang disampaikan Anggota Komisi III DPRD Karawang dari Fraksi Partai NasDem, Mulyadi.
Namun, usulan tersebut memicu pro dan kontra, mengingat pengelolaan parkir RSUD Karawang saat ini dilakukan pihak ketiga dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.
Seiring berkembangnya polemik, sejumlah tokoh dan aktivis di Karawang kemudian mengusulkan agar efisiensi anggaran dilakukan pada pos lain, seperti gaji, tunjangan, hingga pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang.
"Perjalanan polemik ini mulai dari KIR, parkir, pokir hingga sikap mangkir DPRD dalam menyikapi isu yang berkembang. Ini semua bermula dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik," jelasnya.
Kutip Sindiran Gubernur Jawa Barat
Di akhir pernyataannya, Askun turut mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyindir sikap sebagian pejabat yang berubah setelah menjabat.
"Seperti kata Kang Dedi Mulyadi, sebelum jadi pejabat, siapa saja ditanya untuk mencari simpati. Tapi setelah jadi pejabat, ditanya malah seperti orang gila karena tidak pernah dijawab," pungkas Askun.
Polemik parkir RSUD Karawang dan dugaan ijon pokir DPRD Karawang pun kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak berharap adanya komunikasi terbuka antara DPRD dan masyarakat guna meredam polemik serta mencari solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat Karawang.
Penulis : Arief Rachman
