KARAWANG – Dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas serta pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan.
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai temuan Inspektorat Kabupaten Karawang terkait dugaan pemotongan atau ‘sunat’ anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), khususnya yang berkaitan dengan Waker atau Tim/Pasukan Biru, serta dugaan persoalan dalam kerja sama pengadaan BBM.
Informasi yang beredar menyebutkan, perkara tersebut telah masuk dalam penanganan dan pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Sejumlah pejabat berinisial AR, MY, R, T, dan C juga dikabarkan telah menjalani pemeriksaan, baik oleh Inspektorat maupun penyidik Kejari Karawang.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, status hukum para pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai tersangka. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengamat kebijakan sekaligus praktisi hukum, Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, meminta Kejari Karawang membuka informasi secara transparan apabila memang terdapat proses hukum atas dugaan tersebut.
Menurut Askun, persoalan ini perlu diungkap secara terang agar masyarakat mengetahui sejauh mana penanganan dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas PUPR Karawang.
“Kenapa pihak Kejaksaan tidak terbuka? Kenapa tidak dibukakan semua ini? Kenapa dibungkamkan ini? Ada apa ini semua,” ujar Askun, Jumat (28/8/2026).
Berawal dari Istilah ‘Pentahelix’
Askun mengatakan, istilah ‘pentahelix’ yang kemudian berkembang menjadi pembicaraan publik di lingkungan pemerintahan Karawang, awalnya muncul dari pernyataan mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang, Aris Purwanto, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Karawang.
Menurutnya, setelah istilah tersebut mencuat, muncul berbagai persoalan yang kemudian dikaitkan dengan temuan Inspektorat, termasuk dugaan pemotongan anggaran SPPD bagi Waker atau Tim/Pasukan Biru serta persoalan pengadaan BBM.
Askun menilai, jika dugaan tersebut benar dan telah ditemukan adanya indikasi kerugian negara, maka prosesnya tidak cukup berhenti pada pengembalian uang.
“Unsur pidana hukum tidak bisa hilang hanya dengan pengembalian kerugian negara,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan apabila suatu temuan administratif diselesaikan hanya dengan mekanisme pengembalian kerugian negara, sementara dugaan adanya tindak pidana tidak ditindaklanjuti.
Menurut Askun, persoalan tersebut penting menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara serta integritas penyelenggara pemerintahan.
Kejari Diminta Buka Penanganan Perkara
Askun secara khusus meminta Kejari Karawang menjelaskan kepada publik mengenai status penanganan dugaan perkara tersebut, termasuk apakah benar terdapat pemeriksaan terhadap lima pejabat yang disebut berinisial AR, MY, R, T dan C.
“Jadikan ini produk hukum. Selama ini mana penanganan korupsi yang terjadi di Karawang? Hari ini buktikan. Ada rentetan lima nama ini, kenapa dibiarkan?” katanya.
Ia menilai, transparansi aparat penegak hukum menjadi penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Askun bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai “bom waktu” apabila tidak segera dijelaskan secara terbuka berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan.
“Saya cuma meminta kepada pihak Kejaksaan, ini bom waktu. Orang sudah semakin tahu dan yang diperiksanya sudah gelisah. Ini sebuah sekam yang hari ini saya tiup. Dan mohon maaf, selama ini saya diam,” ujarnya.
Bupati dan Sekda Diminta Berikan Sanksi
Selain meminta Kejari Karawang melakukan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana, Askun juga mendorong Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengambil langkah administratif terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, apabila pemeriksaan internal telah menemukan adanya pelanggaran disiplin atau administrasi kepegawaian, maka pemerintah daerah tidak seharusnya menunggu proses hukum pidana untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
“Saya juga minta kepada Sekda sebagai ‘Bupatinya PNS’, apakah ini akan terus dibiarkan dan tidak diberikan sanksi?” ujarnya.
Askun juga mempertanyakan integritas pejabat yang sebelumnya dinilai bersih namun kemudian dikaitkan dengan munculnya persoalan tersebut.
“Saya minta kepada Bupati, apakah orang yang dipercaya seperti ini?” katanya.
Jangan Sampai Jadi Preseden Buruk
Lebih lanjut, Askun mengingatkan agar penyelesaian dugaan penyimpangan keuangan negara tidak menciptakan preseden bahwa persoalan akan selesai hanya dengan mengembalikan uang yang diduga merugikan negara.
Menurutnya, apabila dalam suatu perkara ditemukan unsur pidana, maka proses hukum harus tetap berjalan sesuai alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau persoalan ini dibiarkan, saya khawatir menjadi preseden buruk. Setiap kali ada dugaan korupsi di dinas, oknum pejabat tidak perlu takut karena penyelesaiannya cukup dengan mengembalikan uang,” ucapnya.
Karena itu, ia kembali mendesak Kejari Karawang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Apakah hukum akan terus seperti ini? Dengan tegas saya meminta kepada Kejaksaan, bongkar ini semua, jadikan produk hukum jika memang selalu bicara penegakan hukum,” tegas Askun.
Ia juga meminta Pemkab Karawang mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur.
“Saya juga minta kepada Pak Bupati, turunkan dan pecat orang-orang seperti ini. Nonjob-kan semua ini, karena Bupati tidak akan suka melihat perbuatan orang-orang yang nista seperti ini,” pungkasnya.
Catatan: Hingga berita ini diterbitkan, tudingan terkait dugaan ‘sunat’ SPPD dan pengadaan BBM tersebut masih merupakan dugaan. Kepastian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, kerugian negara, serta keterlibatan pihak-pihak yang disebut sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses hukum aparat penegak hukum. Konfirmasi dari Kejari Karawang, Pemkab Karawang, serta pihak-pihak yang disebut masih diperlukan untuk mendapatkan pemberitaan yang berimbang.
