KARAWANG — Polemik dugaan tumpang tindih lahan kawasan hutan produksi dengan kawasan industri di Kabupaten Karawang kembali mencuat. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan praktik gratifikasi yang disebut berkaitan dengan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan yang dipersoalkan.
Desakan tersebut disampaikan Asep menjelang rencana aksi demonstrasi Serikat Tani Karawang (SETAKAR) ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang, Kamis (24/9/2026).
Menurut Asep, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut sengketa atau tumpang tindih penguasaan lahan, tetapi perlu ditelusuri secara menyeluruh apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi pertanahan.
“Sejak 2017, petani penggarap diduga tidak mendapatkan haknya. Jadi wajar ketika hari Kamis besok, petani akan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor ATR/BPN Karawang,” ujar Asep, Selasa (22/9/2026).
Persoalan ini mencuat setelah Paguyuban Pemuda Tani Karawang (PPTK) menyampaikan surat permohonan klarifikasi dan audiensi kepada Kantor ATR/BPN Karawang pada 8 September 2026.
Surat tersebut kemudian mendapat jawaban pada 15 September 2026. Dalam penjelasan yang diterima pihak pemohon, ATR/BPN Karawang menyebut adanya persoalan tumpang tindih antara kawasan hutan produksi dan lahan industri, dengan merujuk pada surat Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor B/UK.01.01/35-300/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025.
Dari pihak petani disebutkan, persoalan tersebut telah berlangsung sejak 2017. Saat itu, Kementerian Kehutanan disebut menyatakan terdapat sekitar 2.115 hektare kawasan hutan produksi yang masuk dalam skema IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial).
Dalam perkembangannya, petani menduga terdapat sekitar 29 perusahaan di kawasan industri KIIC Karawang yang menggunakan lahan seluas kurang lebih 280 hektare yang sebelumnya digarap masyarakat.
Angka dan status hukum lahan tersebut masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diverifikasi melalui dokumen pertanahan, tata ruang, kehutanan, serta keterangan dari seluruh pihak terkait.
Minta KPK Telusuri Proses Penerbitan HGB
Asep meminta KPK tidak hanya melihat persoalan pertanahan dari sisi administratif, tetapi juga menelusuri apabila ditemukan indikasi adanya transaksi atau pemberian sesuatu yang berkaitan dengan proses penerbitan HGB.
“Sudah tahu itu lahan masuk IPHPS, tetapi ATR/BPN Karawang tetap mengeluarkan HGB untuk kawasan industri. Ada apa dengan semua ini? Ini persoalan lama sejak 2017, maka saya minta KPK membongkar ini semua,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap perkara dugaan suap dan gratifikasi layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang sedang ditangani KPK.
Dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, KPK pada September 2026 menetapkan delapan orang sebagai tersangka. KPK juga menyita uang tunai dan barang bukti elektronik dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar serta menyatakan masih menelusuri dugaan penerimaan lain dalam layanan pertanahan.
KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN untuk kepentingan penyidikan perkara tersebut.
Namun, perkara yang sedang ditangani KPK tersebut berada di wilayah Kabupaten Bogor dan tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana yang sama di Karawang.
Karena itu, dugaan gratifikasi yang disampaikan Asep terkait persoalan lahan di Karawang tetap membutuhkan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Minta HGB yang Bermasalah Diverifikasi
Selain meminta KPK melakukan penelusuran, Asep juga mendesak Kantor ATR/BPN Karawang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status HGB yang berada di atas lahan yang dipersoalkan.
Menurut dia, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan penerbitan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus ada langkah hukum dan administratif sesuai kewenangan yang berlaku.
“Batalkan HGB atau bongkar perusahaan yang diduga menggunakan lahan kawasan hutan,” ujarnya.
Asep juga meminta agar seluruh pihak tidak mengabaikan aspirasi petani yang mengklaim telah menggarap lahan tersebut sejak sebelum kawasan industri berkembang.
“Jangan tutup mata. Ini harus dibuka secara terang, apakah ada pelanggaran administrasi atau bahkan tindak pidana. Kalau memang ada bukti, silakan diproses sesuai hukum,” katanya.
Aksi Petani Jadi Momentum Klarifikasi
Rencana aksi SETAKAR ke Kantor ATR/BPN Karawang pada Kamis (24/9/2026) diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan instansi pertanahan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan yang dipersoalkan.
Persoalan tersebut setidaknya menyangkut beberapa aspek yang perlu diperiksa secara berlapis, mulai dari status kawasan hutan, riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan, legalitas perusahaan, kesesuaian tata ruang, hingga proses administrasi pertanahan yang berujung pada penerbitan HGB.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang disebut dalam persoalan tersebut juga memiliki hak untuk memperoleh ruang klarifikasi dan memberikan penjelasan mengenai dasar penguasaan serta legalitas lahan yang mereka gunakan.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak berhenti pada tudingan antarpihak, tetapi harus berbasis dokumen dan pemeriksaan hukum yang transparan.
Asep menilai, apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan maupun transaksi ilegal dalam proses pertanahan, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Yang paling penting sekarang adalah buka dokumennya, periksa prosesnya, dan kalau memang ditemukan tindak pidana, proses secara hukum,” pungkasnya.
Penulis : Arief Rachman
