KARAWANG — Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2026 resmi ditutup. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., mewakili Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan kepemimpinan aparatur tidak boleh berhenti pada kelulusan dan sertifikat, tetapi harus dibuktikan melalui inovasi yang berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penutupan PKA Angkatan IV Tahun 2026 tersebut berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Karawang, Kamis (24/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Asep Aang menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dan BKPSDM Kabupaten Karawang atas pendampingan, pembinaan, serta penjaminan mutu selama proses pelaksanaan PKA.
Menurutnya, pola baru PKA tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial para pejabat administrator, tetapi juga membangun kemampuan kepemimpinan dalam mengelola perubahan di lingkungan birokrasi.
Karena itu, aksi perubahan yang menjadi bagian penting dalam PKA harus benar-benar diimplementasikan setelah peserta kembali ke unit kerjanya masing-masing.
"Aksi perubahan ini bukan hanya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Yang kami tunggu adalah keberlanjutan dan implementasinya. Jadi, inovasi bisa dikatakan berhasil jika organisasi bapak/ibu sekalian bisa memberikan dampak dan perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Asep Aang.
Ia menegaskan, inovasi dalam birokrasi bukan sekadar menciptakan program baru. Lebih jauh, inovasi harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi organisasi, memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas kerja, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Empat Pesan untuk Pejabat Administrator
Dalam arahannya, Sekda Karawang menyampaikan empat pesan utama kepada para pejabat administrator peserta PKA Angkatan IV Tahun 2026.
Pertama, terus berinovasi dalam bekerja. Asep Aang meminta para pejabat administrator menjadikan inovasi sebagai kebutuhan dalam menjalankan tugas, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan ketika mengikuti pelatihan.
Inovasi harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat dan memberikan dampak positif terhadap sistem kerja organisasi maupun masyarakat yang menerima pelayanan pemerintah.
Kedua, tidak alergi terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, kritik publik harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi aparatur untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu memberikan respons secara cepat, terbuka, dan berdasarkan informasi yang akurat. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami program maupun langkah yang dilakukan pemerintah daerah.
Ketiga, mampu menjabarkan kebijakan pimpinan. Para pejabat administrator dituntut memiliki kemampuan menerjemahkan kebijakan strategis pimpinan menjadi langkah kerja yang konkret.
Kemampuan tersebut penting agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi dapat diimplementasikan sesuai tugas pokok dan fungsi, kapasitas organisasi, serta kebutuhan masyarakat.
Keempat, membangun pola kerja yang adaptif. Perubahan lingkungan pemerintahan berlangsung dinamis seiring perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, dan transformasi pelayanan publik.
Karena itu, aparatur dituntut mampu bekerja secara fleksibel dan adaptif mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap berpegang pada norma, aturan, serta ketentuan yang berlaku.
Aksi Perubahan Jangan Berhenti di Ruang Pelatihan
Asep Aang berharap seluruh peserta PKA mampu membawa semangat perubahan tersebut ke lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, momentum berakhirnya pelatihan justru menjadi awal dari tantangan yang sesungguhnya. Setiap aksi perubahan yang telah dirancang dan diuji selama proses PKA harus terus dikembangkan agar mampu menjadi bagian dari sistem kerja organisasi.
Dengan demikian, keberhasilan PKA tidak hanya terlihat dari jumlah peserta yang dinyatakan lulus, tetapi juga dari perubahan nyata yang terjadi setelah peserta kembali menjalankan tugasnya sebagai pejabat administrator.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat turut menyampaikan pesan kepada para peserta agar kompetensi dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti PKA dapat diimplementasikan secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.
PKA menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi aparatur sekaligus penguatan kepemimpinan birokrasi. Melalui proses tersebut, pejabat administrator diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan yang dapat menerjemahkan kebijakan ke dalam program kerja yang efektif dan responsif.
Penutupan PKA Angkatan IV Tahun 2026 akhirnya bukan sekadar menandai berakhirnya rangkaian pendidikan dan pelatihan. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi penegasan bahwa setiap inovasi yang lahir dari proses pembelajaran harus diuji melalui implementasi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur tidak hanya dituntut mampu bekerja sesuai prosedur, tetapi juga harus mampu membaca perubahan, merespons kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan perbaikan yang dapat dirasakan secara nyata.
Penulis : Arief Rachman
