KARAWANG — Aktivitas operasional sejumlah perusahaan di atas lahan bekas PT Beesco Indonesia di Jalan Raya Karawang-Cikampek, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi sorotan.
Di atas lahan seluas sekitar 16 hektare yang sebelumnya digunakan PT Beesco Indonesia sebagai fasilitas produksi sepatu, kini disebut terdapat aktivitas sedikitnya empat perusahaan. Keempatnya yakni PT JNT Express, PT SKI yang bergerak dalam produksi Alderon, PT Patiha yang disebut digunakan sebagai gudang televisi, serta PT Topan Plasindo Lestari yang digunakan sebagai gudang biji plastik.
Informasi tersebut mendapat perhatian dari mantan HRD PT Beesco Indonesia, Asep Agustian, S.H., M.H. Ia menegaskan bahwa PT Beesco Indonesia telah menghentikan seluruh kegiatan operasional sejak 2023.
Menurut Asep, meski nama PT Beesco Indonesia masih tercantum pada bangunan bekas pabrik, perusahaan tersebut sudah tidak lagi menjalankan kegiatan produksi maupun aktivitas operasional lainnya.
"Saya sendiri menandatangani penutupan itu, sudah tidak ada kegiatan apa pun," ujar Asep Agustian, Kamis (1/10/2026).
Pertanyakan Perubahan Peruntukan Lahan
Asep mengatakan, berdasarkan informasi terakhir yang diketahuinya, lahan bekas PT Beesco Indonesia tersebut akan dijual. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai informasi bahwa lahan tersebut kini telah digunakan atau disewakan kepada sejumlah perusahaan.
Namun, jika benar terdapat perusahaan yang menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan pergudangan, Asep meminta Pemerintah Kabupaten Karawang memastikan terlebih dahulu kesesuaian perizinan dan peruntukan lahannya.
Ia menyoroti adanya dugaan perubahan fungsi dari kawasan yang sebelumnya diperuntukkan bagi kegiatan pabrikasi menjadi kegiatan pergudangan.
"Kalau kali ini ada aktivitas perusahaan, saya nyatakan perusahaan itu sekarang sedang berbohong. Karena itu site plan-nya pabrikasi, bukan pergudangan," katanya.
Menurut dia, apabila memang terdapat perubahan peruntukan kegiatan, perusahaan yang menggunakan lahan tersebut semestinya terlebih dahulu memenuhi ketentuan administrasi dan perizinan yang berlaku.
"Harusnya perusahaan mengurus izin perubahan site plan terlebih dahulu, sebelum mereka melakukan operasional. Sekarang pertanyaannya, Pemda tahu tidak ada perubahan alih fungsi pabrikasi menjadi pergudangan di sana?" ujarnya.
Minta Pemkab Karawang Turunkan Tim Gabungan
Atas kondisi tersebut, Asep mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan status kegiatan dan kelengkapan perizinan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
Ia meminta Bupati Karawang menurunkan tim gabungan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak), terutama guna memastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi maupun ketidaksesuaian pemanfaatan lahan.
"Saya minta kepada Bupati, turunkan tim gabungan untuk sidak. Karena mereka disinyalir kucing-kucingan soal perizinannya. Karena di situ ada perubahan site plan dari pabrikasi menjadi gudang," katanya.
Asep juga mengingatkan agar aktivitas perusahaan di lokasi tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa PT Beesco Indonesia masih beroperasi.
"Jangan sampai nanti ada anggapan PT Beesco masih aktif. Saya tegaskan PT Beesco sudah tutup," tegasnya.
Soroti Dampak terhadap PAD dan Lingkungan
Selain aspek administrasi perizinan, Asep menilai pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan perusahaan yang menggunakan lahan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi masyarakat dan daerah, termasuk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, perubahan fungsi lahan dari kegiatan pabrikasi menjadi pergudangan perlu ditelusuri secara menyeluruh karena masing-masing jenis kegiatan memiliki karakteristik dan potensi dampak yang berbeda terhadap lingkungan sekitar.
"Itu kan pabrikasi yang berubah menjadi gudang. Maka harus dipastikan perubahan izinnya. Apalagi yang namanya gudang akan berdampak kepada lingkungan sekitar," katanya.
Asep juga meminta pemeriksaan tidak hanya mencakup dokumen perizinan perusahaan, tetapi apabila ditemukan keberadaan tenaga kerja asing (TKA), instansi yang memiliki kewenangan terkait keimigrasian juga perlu melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.
"Itu harus disidak aparat gabungan. Pihak imigrasi juga harus ikut. Karena disinyalir ada Tenaga Kerja Asing (TKA) juga di sana," pungkasnya.
Sementara itu, terkait keberadaan dan legalitas operasional keempat perusahaan tersebut, termasuk status penggunaan lahan, perubahan site plan, serta kelengkapan perizinannya, diperlukan konfirmasi langsung dari masing-masing perusahaan dan instansi pemerintah terkait untuk memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang maupun pihak keempat perusahaan mengenai status perizinan dan dasar pemanfaatan lahan bekas PT Beesco Indonesia tersebut.
Penulis : Arief Rachman
