KARAWANG — Kebakaran yang melanda Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) malam menjadi sorotan. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., meminta aparat kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, menilai peristiwa kebakaran itu perlu ditelusuri secara cermat, terutama di tengah munculnya berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Karawang yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Meski demikian, hingga Kamis (15/10/2026), belum ada keterangan resmi dari penyidik kepolisian mengenai penyebab pasti kebakaran tersebut. Dugaan adanya unsur kesengajaan atau sabotase yang disampaikan Askun masih merupakan pendapat pribadi dan belum terbukti secara hukum.
"Saya pribadi tidak yakin kebakaran ini akibat korsleting listrik. Justru saya menduga ada unsur kesengajaan berupa sabotase. Karena saat ini banyak kelompok masyarakat yang sedang menyoroti beberapa kasus pertanahan di ATR/BPN Karawang," tutur Askun, Kamis (15/10/2026).
Minta Polisi Periksa CCTV dan Telusuri Penyebab Kebakaran
Askun meminta penyidik Polresta Karawang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kebakaran, termasuk menelusuri rekaman kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting agar penyelidikan dapat mengungkap fakta berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, dugaan mengenai penyebab kebakaran tidak boleh langsung disimpulkan tanpa hasil pemeriksaan yang objektif. Karena itu, seluruh kemungkinan perlu ditelusuri oleh penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Makanya saya minta penyidik kepolisian bekerja lebih jeli, profesional, dan transparan. Karena insiden kebakaran ini menimbulkan dugaan yang perlu ditelusuri, terlebih di tengah bermunculannya persoalan pertanahan di Karawang," kata Askun.
Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang tersebut juga menyoroti pentingnya memastikan keamanan dokumen pertanahan yang berada di kantor tersebut, termasuk menelusuri apakah terdapat dokumen atau barang bukti yang terdampak kebakaran.
Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan secara independen agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sejumlah Persoalan Pertanahan Sebelumnya Picu Demonstrasi
Sorotan terhadap kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang muncul setelah sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi terkait persoalan pertanahan dalam beberapa waktu terakhir.
Di antaranya aksi Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK) pada 8 September 2026 dan demonstrasi Serikat Tani Karawang (SETAKAR) pada 24 September 2026.
Kedua aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan terhadap persoalan pertanahan, termasuk permintaan penghentian perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejumlah kawasan industri di Karawang International Industrial City (KIIC) yang menurut para pengunjuk rasa memiliki persoalan tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian kelompok masyarakat dan memerlukan penanganan serta penjelasan dari instansi terkait berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, warga Poponcol, Kelurahan Karawang Kulon, juga menggelar demonstrasi pada 7 Oktober 2026. Mereka menuntut kepastian penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2025.
Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah persoalan pelayanan dan administrasi pertanahan masih menjadi perhatian masyarakat Karawang.
Namun, keterkaitan antara persoalan-persoalan tersebut dengan insiden kebakaran belum dapat dipastikan dan harus dibuktikan melalui penyelidikan kepolisian.
Singgung Dugaan Mafia Tanah
Dalam keterangannya, Askun juga menyinggung dugaan praktik mafia tanah yang menjadi perhatian publik. Ia mengingatkan agar penyelidikan kebakaran tidak berhenti pada penentuan penyebab munculnya api, tetapi juga memastikan apakah terdapat persoalan lain yang relevan dan didukung bukti untuk ditelusuri.
Ia turut membandingkan kekhawatirannya dengan pengungkapan perkara pertanahan di Kabupaten Bogor yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski demikian, perbandingan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya hubungan antara perkara di Bogor dan kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang.
Askun juga menyampaikan kritik terkait akses komunikasi dengan Kepala Kantor ATR/BPN Karawang yang menurutnya sulit ditemui, baik oleh warga maupun wartawan.
"Jangan sampai insiden kebakaran ini hanya jadi akal-akalan dalam rangka menghilangkan barang bukti atas dugaan kasus-kasus pertanahan di Karawang," ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran yang disampaikan Askun dan belum menjadi kesimpulan penyidik. Oleh sebab itu, dugaan adanya upaya menghilangkan barang bukti perlu diuji melalui pemeriksaan faktual dan pembuktian hukum.
Sebagian Besar Lantai Dua Dilaporkan Terbakar
Sebelumnya, kebakaran dilaporkan terjadi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 22.54 WIB.
Api diduga muncul dari area lantai dua dan menghanguskan sebagian besar bagian lantai tersebut. Hingga berita ini disusun, penyebab pasti munculnya api belum dapat dipastikan.
Peristiwa itu kini tengah dalam penyelidikan Polresta Karawang untuk mengungkap penyebab kebakaran dan memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, keterangan saksi, rekaman CCTV, serta bukti-bukti lain diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kronologi dan penyebab insiden tersebut.
Di tengah perhatian masyarakat terhadap berbagai persoalan pertanahan, transparansi penyelidikan menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Publik kini menantikan hasil penyelidikan resmi kepolisian, termasuk penjelasan mengenai penyebab kebakaran serta kondisi dokumen dan arsip pertanahan yang berada di kantor tersebut.
Prinsipnya, penyebab kebakaran harus diungkap berdasarkan fakta dan bukti, bukan dugaan semata.
Penulis : Arief Rachman
