KARAWANG — Temuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan eks lahan PT Beesco Indonesia mendapat sorotan dari mantan General Manager (GM) PT Beesco Indonesia, Asep Agustian, S.H., M.H.
Asep Agustian yang akrab disapa Askun menilai langkah DPMPTSP Karawang pada Rabu (7/10/2026) belum dapat disebut sebagai inspeksi mendadak (sidak). Menurutnya, kegiatan tersebut lebih tepat disebut sebagai pengecekan lokasi berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat.
"Itu bukan sidak, itu hanya cek lokasi. Mereka hanya kunjungan sebentar. Mereka tidak tahu di sana ada sekitar lima Tenaga Kerja Asing (TKA) yang kocar-kacir dan bersembunyi di belakang. Makanya, meski terbukti belum melengkapi perizinan, perusahaan itu sama sekali tidak mendapat sanksi," kata Askun, Kamis (8/10/2026).
Askun juga menyoroti keberadaan PT J&T Express yang disebut telah menjalankan aktivitas operasional, sementara proses perizinan tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) masih dalam pengurusan.
Menurut dia, pemerintah daerah harus menerapkan ketentuan perizinan secara tegas dan konsisten. Ia berpandangan, perusahaan yang belum memenuhi persyaratan perizinan seharusnya tidak diperkenankan menjalankan kegiatan operasional sampai seluruh dokumen yang diwajibkan dinyatakan lengkap.
"Coba kita lihat Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang menghentikan sementara proyek pembangunan data center karena izin PBG dan Amdalnya belum selesai. Gubernur saja mencontohkan ketegasan dalam persoalan perizinan. Masa pejabat Karawang tidak berani?" ujar Askun.
Sorotan lebih keras disampaikan Askun terhadap PT Sirkular Karya Indonesia. Ia menyebut perusahaan tersebut belum dapat menunjukkan dokumen perizinan kegiatan usaha di lokasi yang dimaksud.
Atas kondisi tersebut, Askun menilai pemerintah daerah perlu mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menghentikan sementara kegiatan usaha apabila memang persyaratan perizinannya belum terpenuhi.
"Ini bagaimana kerja pejabat DPMPTSP Karawang? Sudah kecolongan soal perizinan, ketika mengetahui perusahaan belum melengkapi izin malah tidak ditutup. Padahal ini jelas berpotensi merugikan Pemkab Karawang," tegasnya.
Sementara itu, terkait PT Patiha Logistik yang disebut hanya menyewa gudang selama tiga bulan untuk transit dan penampungan barang Kementerian Pendidikan sebelum didistribusikan ke wilayah Jawa Barat, Askun menegaskan bahwa durasi kegiatan usaha tidak serta-merta menghapus kewajiban memenuhi perizinan.
"Mau beroperasi tiga bulan atau satu bulan, mereka tetap harus mengurus perizinan. Karena keberadaan mereka di Karawang untuk menjalankan kegiatan usaha dan mencari keuntungan. Maka, kewajiban perizinan dan kewajiban daerah yang timbul dari kegiatan tersebut harus dipastikan," katanya.
Askun juga meminta pemerintah dan aparat terkait melakukan verifikasi ulang terhadap status lokasi PT Toppan Plasindo Lestari.
Sebelumnya, perusahaan tersebut disebut tidak menempati eks lahan PT Beesco Indonesia, melainkan berada di lahan eks PT Plasindo Lestari dan mengklaim seluruh perizinannya telah lengkap.
Menurut Askun, klaim tersebut perlu diverifikasi secara langsung di lapangan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi mengenai batas dan status lahan.
"Ingat, saya ini mantan HRD PT Beesco Indonesia, jadi tahu betul lokasi tersebut. Luas lahannya sekitar 16 hektare dan saya tahu persis titik-titiknya. Karena itu saya meminta aparat gabungan kembali melakukan pemeriksaan ke lokasi dengan lebih teliti," ujarnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak cukup dilakukan sekadar dengan kunjungan singkat. Menurut Askun, pemerintah harus memastikan legalitas lahan, kesesuaian tata ruang, perizinan berusaha, serta dokumen pendukung lainnya sebelum aktivitas perusahaan dinyatakan memenuhi ketentuan.
"Tutup atau hentikan sementara perusahaan yang memang belum melengkapi perizinannya sesuai aturan. Jangan sampai ada kesan pemerintah melakukan pembiaran terhadap kegiatan usaha yang belum memenuhi ketentuan," pungkasnya.
Catatan: Pernyataan terkait dugaan belum lengkapnya perizinan dan keberadaan TKA tersebut merupakan keterangan dari Asep Agustian. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, DPMPTSP Kabupaten Karawang dan perusahaan-perusahaan yang disebut perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi serta penjelasan mengenai status perizinan dan kegiatan usaha masing-masing.
Penulis : Arief Rachman
