KARAWANG — Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Perbengkelan Kabupaten Karawang dinilai sulit tercapai pada tahun berjalan.
Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tingginya pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah, khususnya ekskavator, yang saat ini lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di bidang sumber daya air (SDA).
Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kabupaten Karawang menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah mengusulkan adanya penyesuaian atau penurunan target retribusi. Usulan tersebut bahkan mencapai lebih dari 50 persen dari target sebelumnya.
Namun, penyesuaian target tersebut baru direncanakan dapat diberlakukan pada 2027.
“Untuk UPTD Peralatan dan Perbengkelan, kami sudah mengusulkan untuk menurunkan target retribusi. Penurunannya lebih dari 50 persen. Hanya saja, untuk persetujuannya baru akan berlaku pada 2027,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2026, UPTD masih menghadapi target PAD sekitar Rp900 juta. Menurutnya, dengan kondisi operasional dan pemanfaatan alat berat saat ini, pencapaian target tersebut menjadi tantangan yang sangat berat.
“Kalau untuk mencapai target Rp900 juta, saat ini sudah sangat tidak mungkin,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu faktor utamanya adalah hampir seluruh alat berat yang selama ini menjadi sumber retribusi, terutama ekskavator, digunakan untuk mendukung kebutuhan pekerjaan bidang SDA.
Dengan demikian, ketersediaan alat berat untuk disewakan kepada pihak lain menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap potensi penerimaan retribusi yang dapat dihimpun UPTD.
“Hampir semua alat berat yang biasa disewakan, berupa ekskavator, itu hampir semuanya dipakai untuk kebutuhan bidang sumber daya air,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menetapkan target retribusi ke depan. Penetapan target diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi riil aset, tingkat pemanfaatan alat berat untuk kebutuhan internal pemerintah daerah, serta potensi alat yang benar-benar dapat disewakan kepada pihak lain.
Usulan penurunan target yang telah diajukan untuk 2027 diharapkan dapat membuat target retribusi lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan UPTD dalam menghasilkan pendapatan.
Penyesuaian target tersebut juga menjadi bagian penting agar capaian kinerja UPTD dapat diukur berdasarkan kondisi operasional yang sebenarnya, tanpa mengabaikan fungsi utama alat berat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Karawang.
Penulis : Arief Rachman
